A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia

A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh stage user.

Soeharto, who definitely comprehended the value of the intelligence operate and the necessity to transfer promptly, formed the Satuan Tugas Intelijen

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh consumer

Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]

Point out Administrative: This courtroom is set up by advantage of Law No. eight of 1986 on Point out Administrative Courtroom, as And lastly amended by Law No. 51 of 2009. It's the Discussion board to problem general public administrative decree, which can be described to be a penned final decision issued by a system or Formal of community administration, which contains an act of community administration based on the prevailing regulations and laws, that's concrete (or sure), person, and last, which provides legal implications to someone or perhaps a civil legal entity.

In mid-November 2015, the Governor issued the greater lenient Gubernatorial Regulation No. 232/2015 to exchange the previous regulation. Though the preceding regulation authorized only a few spots in Jakarta for demonstrations, The brand new regulation supplies which the 3 named destinations are provided by the city administration for demonstrations.

the categories of businesses based on the number of users and locations of your corporations as well as the registration processes for such companies;

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi periksa di sini ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:

Overseas foundations are obliged to obtain Govt permits, particularly a basic principle permit and operational allow. An operational allow can only be obtained if the basic principle permit is granted. (Short article 44) The theory allow is issued with the Ministry of Foreign Affairs dependant on factors of your Permit Issuance Staff, which shall be founded from the Ministry of International Affairs. To get a theory permit, the overseas foundation must fulfill minimum necessities: that it was recognized in a country which has diplomatic relations with Indonesia and that its governing theory, reasons and functions will not be-for-earnings.